PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4

Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam kompilasi hukum islam. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

1.      Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i

2.      Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.

3.      Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

4.      Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

1.      Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.

2.      Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

NOOR AUFA, SH, CLA
aufa.lawyer@gmail.com
www.konsultanhukumindonesia.blogspot.com

Antara Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam praktek persidangan perkara perdata, sering sekali ditemukan dalam gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita-posita (uraian) yang termasuk dalam kategori wan prestasi dengan posita-posita (uraian) yang termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum.

Umumnya para penggugat beranggapan wan prestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (genus spesifik) dengan alasan tergugat yang tidak memenuhi pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya jelas melakukan pelanggaran hukum terhadap hak-hak penggugat. Dilihat sekilas, anggapan ini benar adanya, namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, maka gugatan tidak boleh mencampuradukkan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum karena akan menimbulkan kekeliruan dalam gugatan yang diajukan yang pada akhirnya mengaburkan tujuan gugatan itu sendiri serta bisa mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard/NO).

Ada beberapa perbedaan prinsipil antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

Sumber;

Wan prestasi timbul dari persetujuan (agreement) dimana untuk mendalilkan subjek hukum telah wan prestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata :
“Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang."
Wan prestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :
a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri yang telah menentukannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 KUHPerdata :
"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Ada 2 (dua) kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatig, lawfull) atau yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig, unlawfull). Dari 2 (dua) kriteria tersebut akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (factum delictum), kesalahan perdata (law of tort) atau masuk dalam dua kategori ini berupa delik pidana sekaligus dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggungjawaban perdata (civil liability).

Timbulnya hak menuntut.

Pada wan prestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses seperti adanya pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan.

Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :
“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (action, claim, rechtvordering).

Tuntutan Ganti Rugi (Compensation, Indemnification)
Pada wan prestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdata :  

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dalam wan prestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interest). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.
Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdata, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, dan tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition, herstel in de oorpronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand).
Meskipun tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :
Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.
Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”.

Justitia Voor Iederen.

Untuk informasi lebih lanjut, anda bias hubungi :

Noor Aufa, SH (Aufa)

email : aufa.lawyer@gmail.com 
www.konsultanhukumindonesia.blogspot.com

MIRANDA RULES

THE MIRANDA RULES

Tahun 1963, pada salah satu Negara bagian Amerika Serikat – Arizona, pemuda belasan tahun ditangkap kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 18 Tahun.

Setelah ditangkap, pemuda belasan tahun yang bernama “ERNESTO MIRANDA” dibawa ke ruang interogasi, dan dilaksanakan interogasi selama +/- 2 jam, hingga akhirnya karena tidak tahan Ernesto Miranda menandatangani sebuah pengakuan tertulis dihadapan penyidik kepolisian yang menyatakan ia telah menculik dan memperkosa wanita dimaksud. Namun, dalam proses di ruang interogasi ini, ternyata Ernesto Miranda tidak diberikan hak untuk diam dan hak didampingi pengacara guna mendampinginya dalam kasus tersebut.

Berdasarkan pengakuan yang dibuat oleh Ernesto Miranda tersebut, kemudian Ernesto Miranda dihadirkan diajukan dihadapan persidangan dan pengakuan tertulis tersebut dijadikan sebagai barang bukti serta berdasarkan barang bukti ini, Ernesto Miranda kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 20 Tahun.

Setelah vonis yang dijatuhkan dengan hukuman 20 Tahun penjara ini, Ernesto Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Atas eberakan yang dajukan ini, Mahkamag Agung Amerika Serikat dengan mempertimbangkan 3 kasus-kasus lain yang serupa, menyatakan bahwa pengakuan tertulis Ernesto Miranda tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak diberikannya hak-hak tersangka dalam dugaan suatu tindak pidana. Namun hal ini tidaklah membebaskan Ernesto Miranda dari hukuman, hanya sekedar penangguhan hukuman belaka di Tahun 1966.

Kemudian, Penuntut Umum dalam perkara ini melalui pengakuatn tertulis lain yang didapat dari mantan pacar Ernesto Miranda yang memberatkan Ernesto Miranda, mengajukan kembali perkara ini ke persidangan. Ernesto Miranda kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 11 Tahun dan mendapatkan hak bebas bersyarat pada Tahun 1972. Setelah bebas pun, Ernesto Miranda masih sering ditangkap dan dkembalikan ke penjara untuk beberapa kali dengan berbagai dugaan tindak pidana.

Tahun 1976, pada usia 34 Tahun, Ernesto Miranda meningga dunia pada sebuah perkelahian di Bar akibat tikaman pisau ke tubuhnya. Penyidik kepolisian kemudian menangkap seseorang yang diduga melakukan penikaman pada Ernesto Miranda tersebut. Namun, orang tersebut memiliki HAK DIAM dan tidak mau menjawab pertanyaan penyidik kepolisian. Akhirnya orang tersebut dilepaskan dan hingga saat ini tidak ada satupun orang yang didakwa melakukan pembunuhan atas Ernesto Miranda.

Sejak pernyataan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 tersebut yang menyatakan pengakuan Ernesto Miranda tidak syah, sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan secara serius dan kemudian dikenal dengan istilah MIRANDA RULE’S.

Bahwa dalam konteks Miranda Rule’s, dikenal adanya Miranda Rigth’s yang terdiri atas :

1.      Hak untuk diam dan menolak menjawab pertanyaan penyidik

2.      Hak untuk menghubungi Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat

3.      Hak untuk memilih sendiri Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat

4.      Hak untuk disediakan Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat apabila Tersangka tidak mampu membayar sendiri

Namun, bagaimanakah penerapan di Indonesia? Meski secara peraturan perundang-undangan yang berlaku beberapa hak dalam Miranda Rule’s telah diatur secara tegas, praktek di lapangan tidaklah seindah untaian kata-kata dalam perundang-undangan tersebut. Masih cukup banyak dilakukan pelanggaran terhadap Miranda Rule’s atas  dugaan suatu tindak pidana yang dilaksanakan penyidikan oleh penyidik di Negara ini. Semoga kelak, Miranda Rule’s benar-benar dapat ditegakkan dan dijalankan serta menjadi pedoman utuh dalam penyidikan setiap dugaan tindak pidana yang terjadi di Negara ini.

Justitia Voor Iederen.

Untuk informasi lebih lanjut, anda bias hubungi :

Noor Aufa, SH (Aufa)

email : aufa.lawyer@gmail.com 
www.konsultanhukumindonesia.blogspot.com